Tingkatkan SDM Peneliti, PUPR Bangun Rusun bagi LIPI

Tingkatkan SDM Peneliti, PUPR Bangun Rusun bagi LIPI
KemenPUPR membangun rusun bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (Dok : PUPR)

Para peneliti diharapkan bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan membangun rumah susun (rusun) bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang penelitian.
"Rusun ini kami bangun untuk para peneliti dan pegawai di LIPI," ujar Direktur Rumah Susun Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, M Hidayat di sela-sela Gerakan Tanam Pohon Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR, di halaman Rusun LIPI, Bogor, Senin (25/3/2019).
Penasihat Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR, Kartika Basuki Hadimuljono, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Dr. Ir. Agus Haryono, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan KemenPUPR, Bisma Staniarto, Kepala Biro Umum LIPI, Amas dan puluhan anggota Dharma Wanita Persatuan KemenPUPR hadir dalam kegiatan itu.
M Hidayat menjelaskan, KemenPUPR berharap, para peneliti bisa lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya di lapangan. Lokasi rusun ini tidak jauh dari Cibinong Science Center Botanical Garden, yang merupakan tempat kerja para peneliti LIPI.
Berdasarkan data, imbuh Hidayat, setidaknya telah dibangun tiga tower setinggi empat lantai. Tower pertama dan kedua dibangun pada 2013 dan 2015, sedangkan tower ketiga dibangun pada 2018.
Khusus untuk tower ketiga, ke-58 unit yang dibangun adalah tipe 36, yang telah dilengkapi dengan meubelair, seperti tempat tidur, lemari pakaian, meja dan kursi tamu, serta satu set meja kursi makan. Selain itu, beberapa fasilitas juga telah tersedia, seperti ruang minimarket, ruang serbaguna dan sekretariat RT.
"Jumlah anggaran untuk pembangunan rusun LIPI  beserta meubelairnya sekitar Rp 16,8 miliar. Kami harap, rusun ini bisa mempermudah para peneliti LIPI untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni serta fokus dalam melaksanakan penelitiannya," harapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Dr. Ir. Agus Haryono menuturkan, LIPI mengucapkan terimakasih atas bantuan rusun dan perhatian khusus KemenPUPR terhadap para peneliti di Indonesia.  Menurutnya, bantuan rusun LIPI di Cibinong ini sangat bermanfaat bagi para peneliti.
Haryono menerangkan, LIPI memiliki berbagai pusat penelitian, seperti biologi, bio teknologi, material, Pusbindiklat peneliti dan lokasi penelitian lainnya. Keberadaan rusun yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja akan mempermudah peneliti untimuk bekerja di laboratorium LIPI.
"Kami berharap, para peneliti di LIPI bisa bekerja lebih semangat dan melaksanakan tugas dengan baik. Rusun ini juga bermanfaat untuk tempat tinggal para peneliti muda yang membutuhkan hunian yang layak" terangnya.
LIPI, imbuhnya, juga tengah mengembangkan koleksi tanaman air dan pembangunan fasilitas pengomposan untuk menghijaukan tanaman di Kebun Raya Cibinong, yang lokasinya tidak jauh dari rusun LIPI tersebut.
KemenPUPR membangun rusun bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (Dok : PUPR)
KemenPUPR membangun rusun bagi para peneliti dan pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (Dok : PUPR)
"Kami juga akan membangun Kebun Raya Cibinong seluas 185 hektare. Kami berharap Kementerian PUPR bisa ikut memberikan bantuan dalam rangka pembangunan kebun raya di 25 daerah di Indonesia. Nantinya kebun raya tersebut akan diisi dengan berbagai tanaman endemik daerah, sehingga bisa dipelihara, tidak punah, dan menjadi wahana wisata bagi masyarakat," harapnya.

Sumber: https://www.suara.com/bisnis/2019/03/26/103038/tingkatkan-sdm-peneliti-pupr-bangun-rusun-bagi-lipi
Share:
Read More

Cerita Menteri Pendidikan Jenguk Pelajar yang Ikut Demo di DPR

Gas Air Mata Bikin Pelajar Tumbang Saat Demo di DPR
Sejumlah pelajar menggotong rekan mereka yang terluka dalam demonstrasi di belakang Gedung DPR, Palmerah, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Pelajar bahu membahu membantu rekan mereka yang terluka dalam demonstrasi. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Liputan6.com, Jakarta - Aksi massa di depan gedung DPR/MPR bukan hanya diwarnai oleh elemen mahasiswa dan masyarakat saja. Rabu 25 September 2019, sekelompok pelajar dari SMK juga turun ke jalan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sepulangnya dari Meksiko bercerita, langsung menuju RS Angkatan Laut, tempat para pelajar yang mengalami luka-luka dirawat.
    "Tadi malam saya dari Bandara langsung menjenguk siswa yang masih dirawat di RS AL. Banyak pernyataan mereka yang menurut saya cukup menggembirakan, tetapi perlu bimbingan yang baik. Misalnya, ikut sertanya untuk membela negara, membela keadilan, NKRI harga mati, dan seterusnya," kata Muhadjir kepada Liputan6.com, Sabtu (28/9/2019).

    Muhadjir mengaku kaget, usai mendengarkan argumen dari para pelajar. Sebab menurutnya, mereka punya pandangan politik yang bagus.

    "Saya juga kaget. Ada anak kelas 3 SMP, bapaknya penganggur, ibunya buruh cuci, tetapi pandangan politiknya sudah seperti mahasiswa," ungkap Muhadjir.

    Sanksi Mendidik

    Muhadjir Effendy
    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Tahun 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)
    Terkait banyaknya pelajar yang ikut, pihaknya masih mendiskusikan soal pemberian sanksi. Karena, menurutnya, bukan sekedar sanksi yang harus diberikan, tapi harus juga mendidik.

    "Kemendikbud melihat masalahnya dari perspektif kepentingan pendidikan. Kalau sedikit-sedikit main sanksi, itu namanya bukan pendidikan. Kalau seandainya ada sanksi harus dalam rangka mendidik," tukasnya.

    Share:
    Read More

    Sepulang dari Tiongkok, 3 Guru SMKN 2 Surabaya Punya PR Susun Bahan Ajar tentang ini

    Sepulang dari Tiongkok, 3 Guru SMKN 2 Surabaya Punya PR Susun Bahan Ajar tentang ini
    foto:istimewa
    Tiga Guru SMKN 2 Surabaya saat berkunjung ke DoangLi District Vocasional Education Center School.  
    Teknologi di Tiongkok yang terkenal berkembang pesat manjadi  acuan Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim untuk mengirim sejumlah guru vokasional ke sana.
    Dari 20 guru SMK yang dikirim, tiga di antaranya adalah guru SMKN 2 Surabaya. Mereka yaitu Ida Fitriyaningsih guru Rekayasa Perangkat Lunak kemudian Firman Fandian guru kelistrikan dan Rendika Taufan Baru guru Teknik Permesinan.
    Sepulang dari negeri Tirai Bambu tersebut tiga guru SMKN 2 Surabaya mempunyai pekerjaan rumah (PR) untuk membuat bahan ajar terkait teknologi drone.
    Mulai 5 hingga 28 September 2008 mereka mengikuti kursusu singkat dan mengamati pembelajaran di DoangLi District Vocasional Education Center School. Yaitu sekolah kejuruan di bawah naungan Pemerintah Tiongkok.
    Firman mengungkapkan, pembelajaran teknologi drone merupakan yang terbaru diketahui para guru. Para guru diajak mempelajari komponen dan merakitnya.
    “Ini sangat tepat jika diterapkan di sekolah kami, mulai dari sistem pemogramannya, perangkatnya dan pemakaiannya bisa masuk ke berbagi jurusan di SMKN 2 Surabaya,”ujarnya ketika ditemui SURYA.co.id di sekolah, Rabu (3/10/2018).
    Untuk itu, para guru yang telah mendapat pelatihan ini berencana menyusun bahan ajar agar bisa mengunakan materi drone di kelasnya pada tahun ajaran baru.
    Ida menambahakan sekolah berencana memelikan drone terbaru untuk dipelajari kembali oleh para guru dan diterapkan di kelas. Drone yang dibeli merupakan buatan pabrik, berbeda dengan di Tiongkok yang disediakan dalam bentuk belum dirakit.
    “Di Indonesia belum ada komponen pembelajaran drone, makanya kami harus mulai beli yang buatan pabrik,” ungkapnya.
    Menurutnya pembelian drone sebagai modal pembelajaran bisa ditambahkan ke bahan ajar di jurusan Bangunan untuk pemetaan lahan, jurusan Multimedia digunakan sebagai tambahan sarana dokumentasi. Hingga sistem pemrogramannya yang bisa dipelajari jurusan Audio Visual, Rekayasa Perangkat Lunak dan teknik komputer jaringan.
    Selain bahan ajar, para guru juga ingin bisa memiliki iklim pembelajaran layaknya di Tiongkok. Menurutnya di Tiongkok sekolah yang dikunjungi memiliki budaya tertib dan sopan. Serta jumlah siswa dalam kelas lebihs edikit dari standar yang ada di Indonesia, belum lagi sarana dan prasarana teknologi yang memadai.
    Kepala SMKN 2 Surabaya, Djoko Pratmodjo mengungkapkan setelah kunjungan para guru ini, maka akan banyak bantuan bisa diterima sekolah dri negara yang bekerja sama dengan Dindik Jatim. Namun, pihak sekolah masih menunggu regulasi yang mendukung penerimaan hibah dari pihak luar negeri ini.
    “Kalau drone dapat diadaptasi dan bisa dapat bahan darai sana (Tiongkok) kemudian bisa kami pelajari dan jual lagi,”urainya.


    Share:
    Read More

    2 SMA di Surabaya Pilot Project Sekolah Ramah Anak, SMA SAIM Tak Pernah Bebani Siswa dengan Tugas

    2 SMA di Surabaya Pilot Project Sekolah Ramah Anak, SMA SAIM Tak Pernah Bebani Siswa dengan Tugas
    surya/sulvi sofiana
    Suasana International Culture Expo 2017 di Sekolah Alam Insan Mulia Surabaya, Selasa (28/2/2017). 
     Dua sekolah ditunjuk Dinas Pendidikan Jatim menjadi pilot project implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA), yaitu SMA SAIM (Sekolah Alam Insan Mulia) dan SMAN 16 Surabaya.
    Keduanya dinilai memiliki unsur pendukung ramah anak baik dalam segi fasilitas sarana dan prasarana maupun kurikulum pembelajaran.
    Waka Kesiswaan SMA SAIM, Lotus Respati Nusantara Akbar mengungkapkan salah satu penilaian dalam SRA adalah pemenuhan hak-hak anak. Di antaranya adalah hak belajar dan hak mendengar.
    Hal tersebut juga disesuaikan dengan delapan standart nasional yang memenuhi kategori SRA. Di antaranya standart isi yang meliputi kurikulum dan konsep perlindungan anak, standart proses meliputi pembelajaran inspiratif, inovatif, motivasi dan kreativitas, dan minat bakat siswa.
    "Sementara standart kompetensi kelulusan di antaranya meliputi pencapaian keterampilan individu. Kemudian standart PTK (pendidik dan tenaga kependidikan), standart pembiayaan, standar penilaian, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan," ungkapnya ketika fikonfirmasi, Minggu (11/11/2018).
    Selain itu, pencegahan tindak kekerasan dan bulliying menjadi penilaian paling besar. Hal itu dibuktikkan dengan catatan pengaduan siswa.
    "Kami berprinsip dalam mendidik siswa harus mengutamakan sisi kemanusian. Istilahnya memanusiakan manusia," paparnya.
    Itu terkait dengan peserta didik inklusi yang diterima di sekolahnya. Dari total 103 siswa, delapan di antaranya merupakan siswa inklusi yang tersebar di kelas 10 hingga 12.
    “Kami punya tiga GPK (Guru Pendamping Khusus) untuk mendampingi anak-anak inklusi. Sementara untuk rasio guru BK dengan siswa satu banding lima,”ungkapnya.
    Diakui Lotus, implementasi SRA sudah dilakukan oleh pihaknya sejak delapan tahun terakhir. Hanya, tahun ini merupakan kali pertamanya ditunjuk oleh Dindik Jatim dalam menjadi pilot projek SRA di Surabaya.

    Share:
    Read More

    Kasek SMP Swasta di Surabaya Desak Dindik Bahas Format PPDB 2019, MKKS Ingin Tahu Sistem Zona



    Kasek SMP Swasta di Surabaya Desak Dindik Bahas Format PPDB 2019, MKKS Ingin Tahu Sistem Zona
    ist
    Gus Ipul saat menerima usulan dari anggota MKKS SMK Swasta di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (26/1/2017). MKKS desak Dindik bahas PPDB 2019. 
     Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya untuk segera melibatkan pihaknya untuk membahas PPDB 2019.
    Ketua MKKS SMP Swasta wilayah Timur, Erwin Darmogo mengungkapkan pada Agustus 2018 Dindik mengungkapkan akan menyosialisasikan rencana PPDB SD dan SMP Negeri. Sehingga proses PPDB akan tranparan dan akuntabel.
    "Sekarang sudah ada pembahasan pemberian gaji guru swasta sesuai UMK. Tapi kalau PPDB tidak jalan dan sekolah swasta tidak punya siswa ya mana mungkin bisa memenuhi jam mengajarnya,"urainya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Rabu (5/12/2018).
    Menurutnya, dengan pertemuan tersebut sekolah swasta bisa mengetahui jumlah siswa yang akan masuk jenjang SD dan SMP. Serta kemungkinan adanya sekolah baru yang dibuka pemkot ataupun kuota sekolah negeri yang mungkin bertambah.
    "Apalagi sekarang ada sistem zonasi, ini teknisnya bagaimana Dindik harus menyampaikan kepada kami,"urai kepala SMPK YBPK 1 Surabaya ini.
    Iapun menyinggung rencana pemberian gaji pada guru swasta oleh pemkot Surabaya sehingga guru swasta memperoleh gaji UMK. Menurutnya belum ada pertemuan lebih lanjut terkait teknis pencairan gaji dari pemkot ini.
    "Januari tinggal beberapa hari, pemkot sudah memberikan anggaran. Tetapi bagaimana kajian bersama MKKS untuk teknis pencairan sebelum adanya perwali belum ada,"ujarnya.
    Menurutnya, pertemuan ini juga akan menjelaskan mekanisme siapa guru yang mendapat bantuan pemkot dan berapa jam syarat mengajar serta teknis lainnya.
    "Sudah Desember, kalau untuk tambahan gaji mulai Januari juga harus dipetakan. Jadi tidak sampai tertunda pencairannya seperti tahun 2018 hingga dirapel,"ujarnya.
    Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti membenarkan jika pertemuan antara DPRD, Dindik Kota Surabaya dan MKKS SMP Swasta terakhir dilakukan pada bulan Agustus.


    Share:
    Read More

    Pameran Pendidikan di Gelora Pancasila, Tampilkan 635 Produk Inovatif Karya Guru TK hingga SMP

    Pameran Pendidikan di Gelora Pancasila, Tampilkan 635 Produk Inovatif Karya Guru TK hingga SMP
    SURYA.co.id/pipit maulidiya
    Salah satu karya milik SMPN 15 dipamerkan. 
     Pemkot Surabaya lewat Dinas Pendidikan (Dipendik) kembali menggelar Pameran Widya Wahana Pendidikan di Gedung Gelora Pancasila, Rabu (12/12/2018).
    Pameran berlangsung hingga Jumat (14/12/2018), itu menampilkan 71 stan sekolah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), dan 635 karya inovatif media pembelajaran milik guru TK, SD, dan SMP.
    Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Ikhsan menjelaskan, 635 karya pembelajaran guru yang dipamerkan ini sebelumnya telah melalui seleksi.
    Jumlah karya guru yang masuk sekitar 1.300 lebih kemudian disaring menjadi 635 karya.
    “Nanti ada juga pendampingan dan pembinaan untuk kemudian diseminarkan. Supaya semua dapat sama-sama belajar,” katanya usai pembukaan acara.
    Iksan menyampaikan karya-karya guru yang ditampilkan sangat bagus serta asli. Karya tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk sumbangsih guru Surabaya terhadap dunia pendidikan.
    Sebelumnya acara dibuka Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Dalam kesempatan bertemu para guru dan para murid, Wali Kota Risma menyampaikan motivasi dari pengalamannya selama kunjungan ke luar negeri.
    Saat berjunjung ke luar negeri Wali Kota Risma melihat semangat anak-anak pergi belajar begitu besar sekali. Meski gedung-gedung pendidikan setinggi tujuh lantai dan tidak ada lift atau eskalator sama sekali. Cuaca pun dingin minus 7 derajat celcius.
    “Poinnya, saya lihat anak-anak di sana tetap semangat dengan kondisi demikian. Apalagi di dalam kelas tidak ada pemanas. Mereka hanya menggunakan baju tebal untuk melawan dingin. Dengan kondisi itu, anak-anak tetap berusaha berprestasi,” kata Wali Kota Risma bercerita.
    Berkaca dari pengalaman tersebut, Wali Kota Risma berpesan kepada guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya anak yang kuat secara emosi, IQ dan mental. Diharapkan, anak-anak dapat bersaing dengan anak-anak dari seluruh dunia yang terbiasa dengan kesusahan.
    Untuk menghadapi itu semua, lanjut Risma, anak-anak harus dibiasakan bekerja keras demi mencapai sesuatu. Mental anak-anak, IQ, dan emosional perlu diperkuat agar lebih tahan banting.
    “Jangan biasakan untuk mengeluh. Keberhasilan dan kesuksesan harus diraih dengan kerja keras,” imbuh Risma.

    Share:
    Read More

    Dindik Jatim mulai Bahas Mekanisme PPDB 2019, Jalur Prestasi akan Ada Perubahan

    Dindik Jatim mulai Bahas Mekanisme PPDB 2019, Jalur Prestasi akan Ada Perubahan
    surya/sulvi sofiana
    UJI COBA APLIKASI - Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman (dua dari kanan) didampingi sejumlah staf mencoba aplikasi A-GTK di ruang Klinik Pendidikan, Selasa (24/10/2017). Dindik Jatim mulai bahas PPDB 2019 dan yang jadi fokus perhatian jalur prestasi. 
     Enam bulan lagi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kembali digelar. Berdasarkan evaluasi PPDB 2018, Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur mulai merumuskan mekanisme pendaftaran jalur non online, seperti jalur prestasi, jalur mitra warga, dan jalur bidik misi.
    Menurut Kepala Dindik Jatim Saiful Rachman dari ketiga pola penerimaan tersebut banyak ditemukan polemik dalam prakteknya. Apalagi untuk jalur prestasi menjadi bahan evaluasi utama.
    Hal ini menjadi sorotan Dindik karena permasalahan PPDB 2018 menjadi perhatian KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
    Sedangkan jalur mitra warga dan jalur bidik misi tidak banyak perubahan.
    ”PPDB 2018 banyak mendapat komplain dari wali murid. Sampai KPK turut nangani masalah itu. Walaupun sebenarnya yang terjadi sudah sesuai dengan pedoman juknis,” ungkap Saiful, Kamis (27/12/2018).
    Saiful mengungkapkan, mekanisme yang akan digunakan pada jalur prestasi dibuat sebagai pedoman agar lebih dipahami pihak sekolah dan wali murid.
    ”Kami rumuskan mekanisme jalur prestasi ini seperti apa dan spesifikasinya bagaimana secara detail,” ungkapnya.
    Mekanisme yang akan direncanakan salah satunya yaitu kerjasama dengan KONI dan pihak-pihak terkait agar sesuai sasaran, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya uang seluruhnya ditangani panitia.
    ”Jadi biar yang menggunakan jalur prestasi ini benar-benar akurat prestasinya, sertifikatnya yang diajukan,” paparnya.
    Selain jalur prestasi, jalur mitra warga dan bidik misi juga menjadi evaluasi Dindik Jatim. Namun, pada dua jalur ini  tidak  banyak yang dievaluasi. Kebijakan tersebut masih tetap sama dengan PPDB  2018.
    ”Kalau mitra warga ya yang betul-betul dalam keadaan miskin sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau bidik misi anak yang pintar tapi miskin dan kita beri beasiswa. Tidak ada perbedaan untuk pola ini,” jelas Saiful.

    Share:
    Read More

    Alasan PGRI Jatim Menolak Kebijakan Mendikbud Larang Sekolah Angkat Honorer

    Alasan PGRI Jatim Menolak Kebijakan Mendikbud Larang Sekolah Angkat Honorer
    istimewa
    Ketua PGRI Jatim Ichwan Sumadi 
     Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy berencana merekrut guru yang sudah pensiun untuk kembali mengajar di sekolah mereka dulu bertugas.
    Langkah ini diambil sebagai solusi persoalan guru honorer yang jumlahnya terus bertambah.
    Para guru pensiunan ini bakal bertugas sampai ada guru pengganti yang diangkat oleh pemerintah. Bukan yang direkrut para kepala sekolah.
    Menanggapi hal ini, Ketua PGRI Jatim , Ichwan Sumadi mengungkapkan instruksi dari Mendikbud agar mempekerjakan guru pensiun untuk menutupi kekurangan baru dinilai tidak bijak.
    Pasalnya kekurangan PNS selama ini bisa diatasi dengan pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) ataupun honorer.
    " Jangan salahkan guru honorer masuk. Dipikir yang simple saja, kalau ada kebijakan yang pensiun dipekerjakan itu nggak efektif, dan pensiun ini waktunya istirahat. Kalau kayak begitu sampai kapan mereka dipekerjakan. Kami tidak setuju,"tegasnya.
    Ia pun mengusulkan agar para GTT bisa diangkat menyusul, sebagai penghargaan. Bukan melalui tes karena GTT telah mengabdi puluhan tahun. Tanpa perlu melihat personal guru tersebut.
    "Kalau sama-sama tua mending GTT yang sudah mengabdi puluhan tahun yang dipekerjakan dari pada pensiunan. Karena kalau GTT dihapus diarahkan kemana tenaganya,"ujarnya.
    Apalagi saat ini untuk tingkat SMA/SMK di Jatim saja jumlah GTT mencapai 11.000 guru. Dan tidak semua GTT telah mendapat gaji yang layak.
    "Hanya beberapa kota yang sudah peduli dengan memberikan honor setara UMR. Lainnya masih di kisaran ratusan ribu rupiah," ujarnya.
    Apalagi seperti di Surabaya yang memiliki banyak GTT di tiap sekolahnya karena kebutuhan tenaga pengajar belum dipenuhi dengan PNS baru.
    "Guru-guru itu kurang,lihat di lapangan itu kurang PNS dan banyak GTT menunggu pengangkatan. Presiden harusnya memikirkan hal ini, tidak perlu dipolitisir, yang pasti harus ada kepekaan untuk mengatasi kekurangan guru,"ujarnya.

    Share:
    Read More

    Sebagian Sekolah di Palembang Diliburkan Akibat Asap Karhutla

    Sebagian Sekolah di Palembang Diliburkan Akibat Asap Karhutla Anak-anak sekolah terkena dampak kabut asap. (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)
    Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatra Selatan, memperbolehkan sebagian sekolah untuk meliburkan siswanya akibat dampak kabut asap yang semakin pekat pada Selasa (17/9). Kualitas udara di Kota Palembang tergolong kategori sangat tidak sehat dengan kadar partikulat PM10 mencapai 287,28 mikrogram per meter kubik pada pukul 05.00 WIB.

    Kondisi kualitas udara sangat tidak sehat bertahan hingga pukul 07.00 dengan kadar PM10 219,65 mikrogram per meter kubik. Nilai ambang batas yang masih diperbolehkan yakni maksimal 150 mikrogram per meter kubik.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan sebagian sekolah yang diperbolehkan untuk meliburkan siswanya yakni di wilayah terdekat dengan kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap.


    "Mungkin seperti di daerah Kertapati, Alang-alang Lebar yang dipengaruhi dari daerah tetangga yang kabutnya pekat itu boleh. Kita perbolehkan untuk diliburkan ini situasional, kita belum memperbolehkan semua sudah libur sekarang," ujar Zulinto, Selasa (17/9).



    Sekolah-sekolah yang diliburkan tersebut yakni mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri maupun swasta yang merupakan kewenangan Disdik Kota Palembang.

    Sebagian Sekolah di Palembang Diliburkan Akibat Asap KarhutlaKabut pekat menutupi Jembatan Ampera, Palembang, Sumatra Selatan. (CNNIndonesia/Hafidz)
    Di Palembang, Zulinto mengatakan terdapat 600 TK dan Paud, 248 SDN, dan 60 SMPN. Selain itu, terdapat 300 lebih sekolah swasta di berbagai jenjang yang ada di Palembang.

    "Kita tidak perlu menunggu tidak sehat atau kualitas udara jadi berbahaya dulu baru meliburkan siswa. Kalau PM10 masih di atas 100 mikrogram per meter kubik selama beberapa hari ke depan, kabut semakin pekat, kita liburkan seluruh sekolah. Rumahkan anak kita," ujar dia.

    Di samping itu, Disdik Kota Palembang pun sudah menyebarkan surat edaran untuk mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker saat kegiatan belajar mengajar. Pihaknya pun melarang aktivitas di luar ruangan seperti mata pelajaran olahraga pada jam-jam rawan kabut asap pekat.



    Disdik Palembang pun sudah memundurkan waktu masuk sekolah 1 jam dari semula pukul 07.00 menjadi pukul 08.00. Zulinto memberlakukan kebijakan pulang lebih cepat bagi sekolah yang masih menerapkan jam masuk sekolah siang, dari semula maksimal pukul 17.00 menjadi pukul 16.00.

    "Perhitungannya, setiap mata pelajaran dikurangi 10 menit selama kabut asap ini. Ini situasional, silakan diatur oleh sekolah. Kita percepat juga untuk jam pulang karena pukul 17.00 asap sudah mulai pekat. Jadi pukul 16.00 pulang sekolah, pukul 17.00 siswa sudah berada di rumah," kata dia.

    Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda sebelumnya sudah menginstruksikan Dinkes untuk membagikan masker secara gratis kepada masyarakat, terutama kepada siswa sekolah.

    "Ini kondisinya sudah sama seperto 2015. Tahun ini ngulang lagi seperti dulu, bisa semakin berbahaya kondisi pekatnya kabut asap," kata dia.

    Sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190917130203-20-431206/sebagian-sekolah-di-palembang-diliburkan-akibat-asap-karhutla
    Share:
    Read More

    KPAI Minta Ortu Jemput Anak di Sekolah agar Tak Ikut Demo 30 September

    KPAI Minta Ortu Jemput Anak di Sekolah agar Tak Ikut Demo 30 SeptemberFoto: Matius Alfons/detikcom
     Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengimbau para orang tua agar mengantar dan menjemput anak-anaknya ke sekolah. Hal ini untuk mencegah para pelajar yang akan ikut serta dalam aksi demo besar-besaran hari ini, Senin, 30 September 2019.

    Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan imbauan itu dibuat karena banyak informasi dari masyarakat terkait adanya poster-poster ajakan demo 30 September 2019 siang ini.

    "Pada pukul 08.00 WIB pagi tadi, KPAI juga mendapatkan pengaduan melalui aplikasi WhatsApp terkait 119 daftar SMK diduga berada di wilayah kewenangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten," jelas Retno dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (30/9/2019).


    "Terkait hal tersebut, maka dengan ini KPAI mengajak Bapak/Ibu untuk segera mengambil tindakan-tindakan pencegahan agar anak-anak kita tidak ikut aksi yang berpotensi rusuh dan membahayakan keselamatannya," jelasnya.

    KPAI meminta kepada para kepala SMA/SMK untuk segera berkoordinasi dengan para wali kelas hingga untuk mengecek keberadaan para siswa. KPAI meminta pihak sekolah memastikan anak-anak dijemput oleh orang tua masing-masing.

    "Kami mengimbau agar kepsek berkoordinasi dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan seluruh wali kelas agar melakukan komunikasi dengan orang tua siswa melalui WA grup-grup orang tua, untuk mengecek keberadaan siswa dan memastikan para siswa pulang ke rumah masing-masing, kalau perlu orang tua langsung menjemput ke sekolah di jam pulang nanti," tuturnya.

    Sumber: https://news.detik.com/berita/d-4727078/kpai-minta-ortu-jemput-anak-di-sekolah-agar-tak-ikut-demo-30-september?_ga=2.77302428.886558230.1569818928-1985070539.1565148367
    Share:
    Read More

    Ini Pesan Kapolresta Malang ke Pelajar Agar Tak Mudah Terprovokasi

    Ini Pesan Kapolresta Malang ke Pelajar Agar Tak Mudah TerprovokasiKapolresta Malang jadi inspektur upacara/Foto: Muhammad Aminudin
     Upaya menjaga kondusivitas Kota Malang terus dilakukan aparat kepolisian. Salah satunya, dengan menjadi inspektur upacara. Seperti yang dilakukan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Dony Alexander di SMA Negeri 1 Malang.

    Langkah ini bertujuan mencegah para pelajar termakan provokasi untuk berunjuk rasa yang berpotensi adanya kekerasan.

    Sejumlah pesan disampaikan Dony saat menjadi inspektur upacara. Dandim 0833 Kota Malang Letkol (inf) Tommy Anderson turut serta mendampingi dalam kegiatan yang digelar, Senin (30/9/2019).

    Pertama Dony menyampaikan akan bahaya narkotika. Zat yang terkandung di dalamnya bisa merusak saraf otak orang yang mengonsumi.

    "Lebih berbahaya lagi, membawa orang yang mengonsumsi melakukan tindak kriminal. Hal ini tentu sangat merugikan baik bagi pelajar maupun orang tua dan keluarga. Maka dari itu, tolong hindari narkoba," ungkap Dony dihadapan pelajar.



    Selanjutnya Dony menyatakan, agar para pelajar mampu menahan diri. Tidak mudah untuk diprovokasi sampai bertindak melawan hukum. Seperti sampai terjadinya perkelahian pelajar yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban.

    Dony mengajak, para guru bisa menjalin komunikasi yang baik anak didiknya. Sehingga mampu mencegah provokasi ikut berunjuk rasa, yang cenderung membawa dampak negatif bagi pelajar itu sendiri.

    "Para bapak dan ibu guru bisa menjalin komunikasi dan hubungan emosional dengan anak didiknya. Sehingga pelajar tidak mudah terpengaruh informasi yang cenderung membawa dampak negatif. Pelajar juga demikian, harus bisa mentaati segala peraturan di sekolah. Dan lebih mementingkan untuk menimba ilmu yang diberikan oleh para guru," ucap kapolresta.

    Dia menegaskan, dalam momentum upacara bendera yang dilaksanakan, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan saling tukar informasi terkait persoalan pada dunia pendidikan, hingga bisa dicarikan jalan keluarnya.

    "Banyak persoalan yang kerap kali melibatkan pelajar. Contohnya perkelahian, narkoba, pornografi dan yang baru-baru ini adalah pelajar ikut unjuk rasa. Semua bisa dicegah dengan terus saling menjalin komunikasi yang baik. Jika ada persoalan, segera bisa dicarikan jalan keluarnya," pungkasnya.

    Sumber: https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4727851/ini-pesan-kapolresta-malang-ke-pelajar-agar-tak-mudah-terprovokasi?_ga=2.22308530.886558230.1569818928-1985070539.1565148367
    Share:
    Read More

    Recent Posts